Jakarta – Kontroversi menyelimuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pada 8-20 September 2024. Setelah berbagai keluhan mengenai kondisi venue, fasilitas, serta keterlambatan transportasi, dugaan penyelewengan dana PON 2024 kini menjadi sorotan utama. Menanggapi hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki kasus tersebut.

1. Polri Terjunkan Tim untuk Investigasi Langsung

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi terkait dugaan penyelewengan dana PON 2024. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap laporan yang masuk dan indikasi penyimpangan keuangan. “Kami berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta membentuk Satuan Tugas Pendampingan Kegiatan PON 2024,” kata Arief. Tim Polri akan melakukan pendalaman langsung di lokasi mulai Jumat (13/9/2024), untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas acara.

2. BPKP Kerahkan 77 Auditor untuk Pengawasan Mendalam

Dalam upaya mendukung pengusutan kasus ini, BPKP mengerahkan 77 auditor untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi PON 2024. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Raden Suhartono, menjelaskan bahwa audit ini melibatkan auditor dari berbagai cabang BPKP, termasuk BPKP Pusat, Aceh, dan Sumut. “Kami bekerja sama dengan Inspektorat Aceh dan Sumut untuk memastikan setiap aspek pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ungkap Suhartono.

3. Permintaan Maaf dari Menpora Dito Ariotedjo

Menanggapi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan PON 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Menurut Dito, banyak venue sudah hampir selesai, namun akses menuju lokasi pertandingan masih terbatas. “Kami mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi. Pemerintah pusat berupaya keras untuk mempercepat pembangunan akses menuju venue, bekerja sama dengan TNI dan Polri,” ujar Dito.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki kondisi infrastruktur pendukung dan memastikan bahwa PON 2024 dapat berjalan dengan baik, baik dari segi prestasi maupun administrasi. Kolaborasi intensif antara berbagai pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan memastikan suksesnya acara ini.